Soekarno, Megawati, dan Islam

Soekarno, Megawati, dan Islam
Selasa, 17/02/2009 06:05 WIB
Setelah memaparkan apa adanya tentang Jenderal Suharto, maka kini kita akan membahas Soekarno, tokoh bangsa yang memiliki segudang kontradiksi di dalam dirinya. Soekarno adalah seorang yang besar, siapa pun tidak akan menyanggah hal itu. Demi menggapai impian memerdekakan negeri dan bangsanya, Soekarno rela menghabiskan 25 tahun kehidupannya di dalam penjara kaum penjajah. Dia juga bukan tipe pemimpin yang korup, sesuatu yang membuatnya sangat berbeda dengan sosok Jenderal Suharto. Walau demikian, sebagai seorang manusia biasa, Soekarno juga memiliki sejumlah catatan buruk yang tidak boleh diulang oleh generasi penerus bangsa ini.
Diakui atau tidak, di mata rakyat kecil, nama Soekarno masihlah harum. Sebab itu, walau Soekarno telah wafat puluhan tahun silam, namun sampai sekarang masih saja banyak orang yang ‘memperalat atau menunggangi’ kebesarannya demi menggapai ambisi pribadi dan juga kelompoknya. Dari yang mengaku sebagai titisan Soekarno, seperti yang dilakukan oleh pemimpin aliran sesat Satrio Piningit yang menyita perhatian publik nasional awal Februari lalu, sampai dengan ‘tradisi’ seorang Megawati Soekarnoputeri yang selalu memajang foto atau gambar Bung Karno sebagai latar belakang foto dirinya.
Apa yang diperbuat Megawati adalah suatu hal yang sesungguhnya wajar, karena secara biologis, Megawati memang adalah anak kandung Soekarno dari isterinya yang bernama Fatmawati. Namun fakta sejarah telah menunjukkan jika klaim tersebut hanya cukup sampai di situ, karena secara prinsip politik dan ekonomi, kebijakan yang diambil Megawati ternyata malah bertolak-belakang dengan prinsip-prinsip politik dari seorang Soekarno.
Untuk memaparkan apa adanya tentang Soekarno, kesamaan dan perbedaan antara Soekarno dengan Megawati, juga kaitannya dengan Islam dan umat Islam Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa ini, maka tulisan ini dibuat berseri. Mudah-mudahan, hal ini bisa dijadikan ibrah bagi kita semua.
HOS Tjokroaminoto, Awal Pergerakan
Soekarno dilahirkan di Lawang Seketeng-Surabaya, 6 Juni 1901, dari pasangan Ida Ayu Noman Rai—seorang perempuan berdarah bangsawan Bali—dan Raden Soekemi Sosrodihardjo, juga seorang ningrat dari Jawa Timur. Walau demikian, kehidupan keduanya tidak bisa dibilang makmur, malah serba berkekurangan. Sebab itu, Soekarno kecil yang bernama Kusno Sosrodihardjo mengaku jika masa kecilnya lebih banyak dihabiskan untuk membaca buku ketimbang bermain dengan teman sebaya yang mampu membeli petasan dan sebagainya.
DI masa kecil, keluarga Kusno pindah dari Surabaya ke Sidoardjo sebentar dan kemudian menetap di Mojokerto, Jawa Timur. Usia 14 tahun , Kusno masuk ke Hoogere Burger School (HBS), setingkat SLTP, dan menumpang (bahasa Jawa: Ngengger) di rumah HOS Tjokroaminoto, Ketua Syarikat Islam (SI). Saat ngengger di rumah itulah, Soekarno berkenalan dengan arus pergerakan nasionalisme Indonesia. HOS Tjokroaminoto banyak kedatangan tamu-tamu sesama aktivis pergerakan nasional di rumahnya, berdiskusi tentang berbagai perkembangan politik dan ekonomi bangsanya, berkeluh-kesah tentang kian rakusnya imperialis Belanda dan juga Barat menghisap kekayaan alam Nusantara, membahas kehidupan rakyat kecil yang kian sengsara, semua itu didengar oleh Soekarno remaja.
Soekarno juga melihat dengan mata kepala sendiri kesewenang-wenangan penjajah Belanda terhadap HOS Tjokroaminoto. Di tahun 1915, tersiar berita jika HOS Tjokroaminoto menerima sejumlah uang dari kaki-tangan Jerman untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Polisi rahasia Belanda (PID) mengirim salah seorang agennya bernama Agus Salim untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut dengan mengutusnya untuk mendekati HOS Tjokroaminoto. Agus Salim pun masuk Syarikat Islam.
Dari berbagai informasi yang masuk ke telinga PID inilah, HOS Tjokroaminoto yang dijuluki Raja Jawa Tanpa Mahkota ini dipanggil berkali-kali ke kantor PID untuk diinterogasi. Namun disebabkan bukti yang ada sangat kurang, maka kasus ini pun berakhir begitu saja. Lain halnya dengan Agus Salim. Pemuda Minangkabau yang cerdas ini malah tertarik untuk benar-benar bergabung dengan Syarikat Islam yang memperjuangkan Indonesia Merdeka dan keluar dari PID. Kisah tentang Agus Salim ini bisa dibaca di memoar Agus Salim sendiri berjudul “Benarkah Saya Seorang Spion?”.
Di antara murid-murid politik HOS Tjokroaminoto, terdapat tiga orang yang menonjol. Mereka adalah Soekarno, Muso, dan Kartosuwiryo. Kelak, ketiganya merupakan pelopor bagi ideologi pergerakan di Indonesia. Muso menjadi pemimpin gerakan komunisme (PKI), Kartosuwiryo menjadi pemimpin pergerakan Islam (DI), dan Soekarno memimpin pergerakan nasionalisme, dengan mencoba merangkum tiga aliran pergerakan besar di Indonesia menjadi Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme).
Setelah melahap banyak buku dan berdiskusi dengan banyak aktivis pergerakan, Soekarno menyimpulkan jika musuh besar bagi bangsa Indonesia adalah imperialisme dan kolonialisme, yang dilakukan negara-negara utara terhadap negara-negara selatan. Dengan pisau bedah Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis, yang memang sangat tajam mengurai tentang kejahatan kapitalisme, Soekarno merumuskan paham gerakan politiknya sendiri yang kemudian dikenal sebagai “Marhaenisme”. Dalam suatu kesempatan, Soekarno menyatakan jika Marhaenisme adalah Marxisme yang di-Indonesiakan.
Marhaenisme, diakui sendiri oleh Soekarno adalah sintesa daripada filsafat Marxisme (Materialisme-Historis dan Materialisme-Dialektis), Islam, dan Nasionalisme. Soekarno sangat teguh memegang prinsipnya ini hingga berpuluh tahun kemudian menyodorkan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) bagi pola pemerintahannya.
Abad di mana Soekarno lahir dan tumbuh adalah abadnya bangsa-bangsa selatan bangkit melawan penghisapan yang dilakukan imperialisme negara-negara utara. Sebab itu, salah satu obsesi seorang Soekarno adalah menghapuskan penindasan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya. Exploitation de l’homme par l’homme. Untuk mampu mengusir penjajah Belanda yang telah menghisap kekayaan negeri ini sejak abad ke-16 M, maka seluruh komponen bangsa ini harus bersatu-padu melawan penjajahan. Sebab itu, sejak muda Soekarno terobsesi untuk bisa menggalang persatuan dan kesatuan bangsa ini di atas segalanya. Prinsip ini terus dipegangnya hingga ke liang lahat.
Salah satu episode dalam sejarah bangsa ini telah membuktikan betapa persatuan dan kesatuan dipegang teguh oleh seorang Soekarno. Saat itu, menyusul tragedi subuh 1 Oktober 1965, kekuasaan Soekarno sedikit demi sedikit dilucuti oleh Jenderal Suharto. Lewat berbagai intrik dan konspirasi dengan CIA, sejumlah perwira angkatan darat di bawah Suharto secara terselubung maupun terang-terangan telah bersikap membangkang terhadap Soekarno yang saat itu masih sah sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Hal ini membuat geram sejumlah kesatuan lain yang masih loyal pada Soekarno. Salah satu kesatuan yang dikenal sangat loyal pada Panglima Tertingginya adalah Marinir. “Putih kata Bung Karno, putih kata marinir. Hitam kata Bung Karno, hitam pula kata marinir!”, demikian tegas Panglima Marinir Mayjen (Mar) Hartono.
Pertengahan Maret 1966, Jenderal Marinir Hartono ini menghadap Bung Karno dan meminta izin agar pasukannya diperbolehkan memukul habis kekuatan Jenderal Suharto. Beberapa Batalyon dikatakan juga bersedia membantu seperti Kodam Brawijaya dan beberapa kesatuan dari AURI dan Kepolisian.
Namun permintaan ini ditentang Soekarno dengan mengatakan antara lain jika Soekarno tahu jika dirinya tengah dihabisi. “Biarlah Soekarno tenggelam sendirian asal bangsa dan negara Indonesia tetap hidup. Saya tidak mau terjadi peperangan saudara yang merobek-robek persatuan yang saya bangun selama ini,” tegasnya.
Dan sejarah pun mencatat bahwa Soekarno meninggal dalam status tahanan rumah dalam rezim fasis Jenderal Suharto. Mayjen (Mar) Hartono sendiri dibuang dengan mendubeskan dia ke Pyongyang, Korea Utara. Tokoh Marinir yang sangat pemberani dan loyal kepada Bung Karno ini ditemukan tewas ditembak kepalanya pada pagi hari, awal Januari 1971, di Jakarta. Banyak kalangan menganggap keterangan pemerintah Suharto yang menyatakan Hartono bunuh diri adalah bohong belaka. Rekannya sesama tokoh Marinir saat itu, Ali Sadikin, menegaskan jika kematian Hartono diliputi kemisteriusan. Banyak yang menduga Jenderal (Mar) Hartono menjadi korban konspirasi jahat rezim Jenderal Suharto.

Pokok-Pokok Soekarnoisme
Sejak kecil Soekarno telah berkenalan dengan ide-ide besar dari orang-orang besar di seluruh dunia dari kerakusannya membaca buku. Di usia 25 tahun, dalam Suluh Indonesia Muda (1926), terbit sebuah artikelnya yang berjudul “Nasionalistis, Islamistis, dan Marxistis”. Di dalam artikelnya ini, Soekarno menyatakan, “Bukannya kita mengharap, yang Nasionalis itu supaya berobah paham menjadi Islamis atau Marxis, bukannya maksud kita menyuruh yang Marxis dan Islamis itu berbalik menjadi Nasionalis, akan tetapi impian kita ialah kerukunan, persatuan antara ketiga golongan itu.”
Artikel tersebut ditulis Soekarno sebagai bentuk keprihatinannya melihat pecahnya Syarikat Islam “Putih” pimpinan Agus Salim dengan Syarikat Islam “Merah” yang dipimpin Semaun yang kemudian bekerjasama dengan tokoh-tokoh ISDV—partai sosialis Belanda—seperti Snevliet dan Baars. Syarikat Islam Merah ini kemudian menjadi “Syarikat Rakyat”, lalu berubah menjadi Partai Komunis Indonesia.
Di tahun 1926-1927, saat berjalan-jalan di wilayah Bandung selatan, di pematang-pematang sawahdi Cigareleng, Soekarno bertemu dengan seorang petani penggarap bernama Marhaen. Keduanya kemudian terlibat tanya jawab sederhana.
“Pak Marhaen, cangkul yang bapak pegang itu punya siapa,” tanya Soekarno.
“Milik saya,” jawab Marhaen.
“Lalu sawah yang bapak kerjakan itu milik siapa?”
“Milik orang lain,” jawabnya lagi.
Dalog singkat ini telah memahat kesan yang sangat mendalam di otaknya. Dalam ilmu teori Materialisme Historis, orang seperti Marhaen tidak bisa dikategorikan sebagai proletar, karena masih menguasai alat produksi walau itu hanya sepotong cangkul. Dalam teori Marxisme, seorang proletar adalah seseorang yang bekerja semata-mata mengandalkan tenaga. Sedang alat-alat produksinya dan juga tempatnya bekerja dikuasai oleh pemilik modal. Sebab itu, Pak Marhaen tidak bisa dikategorikan sebagai proletar. Maxisme malah memandang Pak Marhane sebagai petite borguise atau Borjuis kecil, walau Pak Marhaen hidupnya pas-pasan.
Walau menguasai alat produksi, namun Marhaen ternyata hidupnya juga miskin dan tertindas. Sebab itu, Soekarno merasa Marxisme dalam bentuk yang murni tidaklah tepat untuk menilai kondisi riil di Indonesia saat itu.
Sebab itulah, Soekarno merumuskan doktrin perjuangan politiknya sebagai Marhaenisme, yakni Marxisme yang telah di-Indonesiakan, suatu prinsip perjuangan yang mencita-citakan sosialisme Indonesia. Tujuan dari prinsip ini adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan dan mandiri, lepas dari campur tangan kaum imperialisme. Marhaenisme jelas bertentangan dengan salah satu pokok Marxisme yaitu pertentangan kelas. Dalam Marhaenisme, semua kekuatan dan komponen bangsa harus bersatu untuk mewujudkan cita-cita sosialisme Indonesia. Inilah cikal bakal dari Nasakom.
Pokok ajaran Soekarnoisme yang kedua adalah Revolusi Indonesia yang memiliki dua tahapan: Pertama, tahapan revolusi borjuis nasional dan kemudian tahapan revolusi sosialisme Indonesia.
Dalam tahapan pertama, kaum Marhaen bersama kaum proletar harus bisa bersatu-padu dengan kaum borjuis nasional—sisa-sisa feodalis lama—untuk berjuang bersama-sama menghancurkan kekuasaan kolonialisme dan imperialisme asing yang telah menjajah Indonesia demi memerdekakan negara dan bangsa Indonesia dahulu. Sebab itulah, tahap pertama revolusi nasional mencapai kemerdekaan disebut sebagai “Jembatan emas menuju kemerdekaan.”
Tahap kedua, setelah merdeka, maka barulah tahap kedua dari revolusi Indonesia dilakukan yakni memerdekakan seluruh anak bangsa dari kemiskinan dan kebodohan. Tahap ini dikenal dengan istilah “Nation and Character Building”.
Pokok-pokok Soekarnoisme bisa diringkas menjadi beberapa point, yakni:
• Persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa,
• Prinsip berdikari dalam mengelola kekayaan alam bangsa yang berarti tidak tergantung pada kekuatan asing (Kekuatan kolonialisme dan imperialisme Barat),
• Pembangunan karakter bangsa guna menghapus perasaan minder (minderwaardigheid-complex) yang telah ditanamkan ratusan tahun oleh penjajah asing sehingga bangsa Indonesia memiliki kebanggaan sebagai orang Indonesia dan setara sebagai warga dunia.

Hubungan dengan Islam
Soekarno merupakan satu-satunya presiden sebuah negara di dunia yang menyatakan jika dirinya meninggal maka jenazahnya ditutupi dengan bendera Muhammadiyah, bukan bendera negara. Seperti yang dikatakannya dalam “Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia” (Cindy Adams).
Walau demikian, hubungan antara Soekarno dengan tokoh-tokoh Islam mengalami putus-sambung yang cukup sering intensitasnya.
Soekarno muda mendapat gemblengan prinsip-prinsip politik dari seorang tokoh Syarikat Islam bernama H. O. S. Tjokroaminoto. Buku Tjokroaminoto yang ditulis pada tahun 1924 berjudul “Islam dan Sosialisme” (Diterbitkan oleh PN. Bulan Bintang, 1951), merupakan salah satu inspirator bagi Soekarno dan titik awal bagi pandangan Islam Sosialistiknya. Menurut Soekarno, Islam merupakan sebuah ideologi perjuangan yang sama sekali tidak akan pernah akur dengan kapitalisme, sebab kapitalisme hanya bisa hidup jika berjalan di atas rel penindasan manusia terhadap sesama manusia lainnya dalam bentuk “The Surplus Value” dalam sistem kerjanya atau bisa disamakan dengan Riba. Kapitalisme hanya bisa hidup jika kaum Pemodal (Kaum Pengusaha) menghisap kaum pekerja (Buruh) dan juga kaum Marhaen lainnya (Wong Cilik).
Pada 29 Desember 1929, Soekarno bersama sejumlah tokoh PNI (Partai Nasional Indonesia) ditangkap dan dijebloskan ke penjara Banceuy, Bandung. Oleh Belanda, mereka dianggap teroris yang tengah merencanakan makar untuk menggulingkan pemerintahan Belanda. Dalam pengadilannya, Agustus 1930, Soekarno menyampaikan pembelaannya (Pledoi) yang amat terkenal berjudul “Indonesia Menggugat”.
Pokok dari pledoi Soekarno adalah membongkar habis-habisan Anggaran Pembelian dan Belanja pemerintahan kolonial Belanda yang dikecamnya sangat pro investor asing dan kian memiskinkan rakyat. Soekarno dibebaskan pada 31 Desember 1931.
Pada Agustus 1933, Soekarno ditangkap untuk kedua kalinya, kemudian dibuang ke Ende, Flores. Di sinilah periode kehidupan Soekarno yang sarat persinggungannya dengan Islam. Di Ende, Soekarno melahap banyak buku-buku keislaman dan banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh setempat maupun surat-menyurat dengan sejumlah tokoh Islam nasional seperti HM. Natsir. Pemikiran Soekarno tambah terasah dengan Islam dan kian meneguhkan pandangan Soekarno jika Islam sangat anti terhadap kapitalisme karena sifat penindasan dan penghisapannya.
Dari Ende, Soekarno diasingkan ke Bengkulu, 1938. Di Bengkulu ini Soekarno kembali berjumpa dengan tokoh-tokoh Islam setempat dan berdiskusi dengan mereka. Salah satu tokoh Muhammadiyah di Bengkulu yang sering diajak berdiskusi mengenai Islam adalah H. Hasan, ayah dari Siti Fatimah, yang kemudian anaknya diperisteri Soekarno dan berganti nama menjadi Fatmawati. Saat itu, Inggit Ganarsih yang telah diperisteri Soekarno ketika di Bandung menolak untuk dimadu dan akhirnya cerai.
Pada tahun 1942 Soekarno kembali ke Pulau Jawa dan disambut rakyat sebagai pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Di zaman pendudukan Jepang, Soekarno dengan dukungan dari para pemimpin Islam seperti H. Agus Salim dan tokoh nasionalis Jawa seperti Ki Hadjar Dewantara, memilih bersimbiosis-mutualisme dengan Jepang. Pilihan ini pilihan sangat sulit. Namun kondisi riil politik internasional, dimana Fasisme Jepang (dibantu oleh Fasisme Italia dan Nazi Jerman) tengah berperang melawan Imperialisme Sekutu (termasuk Belanda) dalam Perang Dunia II, menyebabkan Soekarno mengambil langkah ini. Sikap kooperatif Soekarno terhadap Jepang menimbulkan antipati banyak kalangan. Sutan Syahrir yang lebih dekat dengan Amerika Serikat menuding Bung Karno sebagai Kolaborator Jepang.
Sejak pertama kali penjajah kolonial mendarat di Nusantara, umat Islam telah melakukan perlawanan dengan gagah berani guna mengusir imperialis Barat tersebut yang datang dengan tiga misi: Merampok kekayaan negeri kaya raya ini (Golden), Memperluas imperium mereka (Glorious), dan Menyebarkan salib (Gospel). Islam-lah agama perlawanan menentang kezaliman Salib Barat. Sebab itu, adalah fakta sejarah bahwa umat Islam-lah yang berada di garda terdepan dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Namun realita sejarah ini berusaha untuk digelapkan oleh kaum sekular dan kaum kufar sejak dulu hingga sekarang.
“Tonggak pertama pengkhianatan yang dilakukan elit negara, dalam hal ini Soekarno Hatta dan tokoh-tokoh sekuler lainnya terhadap umat Islam terjadi pada hari Kamis malam, 16 Agustus 1945,” ujar (alm) KH. Firdaus AN kepada Eramuslim di tahun 1999 saat bertemu di kediaman beliau di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat.
Tokoh Persatuan Pelajar Islam Indonesia (PII), Abdul Qadir Djaelani, dalam bukunya “Peta Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam di Indonesia” (1996) juga menceritakan hal ini. Seperti yang telah diketahui bersama, rakyat Indonesia sekarang hanya mengetahui jika teks proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 1945, yang dibacakan Soekarno itu hanya berupa naskah singkat. Padahal, seperti diakui oleh Mohammad Hatta dalam memoirnya, sesuai rencana yang disepakati dalam rapat PPKI, seharusnya pernyataan yang dibacakan pada saat proklamasi itu adalah naskah Piagam Jakarta yang dibuat pada 22 Juni 1945. Namun pada malam 16 Agustus 1945, di rumah Laksamana Maeda jalan Imam Bonjol No 1 (dahulu Myako Dori), Soekarno, Hatta, bersama-sama dengan Subardjo, Soekarni dan Sayuti Melik menggelar rapat dadakan dan menulis teks ringkas proklamasi kemerdekaan yang akan dibacakan keesokan paginya.
Mengapa bukan Piagam Jakarta yang dibacakan sebagai teks proklamasi? Alasannya sangat naif. Bung Hatta di dalam Memoirnya menulis, “(Malam itu) Tidak seorang di antara kami yang membawa dalam sakunya teks proklamasi, yang dibuat pada 22 Juni 1945, yang sekarang disebut Piagam Jakarta.” Malam itu, lanjut Hatta, seluruh anggota PPKI, pemimpin-pemimpin pemuda, beberapa orang pemimpin pergerakan, dan para anggota Cuo Sangi In telah hadir di rumah Maeda. “Semuanya ada kira-kira 40 atau 50 orang-orang terkemuka. Di jalan banyak pemuda yang menonton atau menunggu hasil pembicaraan.”
Seperti pengakuan Hatta, begitu banyak tokoh yang hadir. Namun terlalu naif jika tidak ada seorang pun yang mengantungi naskah Piagam Jakarta untuk dibacakan sebagai teks proklamasi, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Jika hal ini benar, walau tidak masuk akal, bukankah proklamasi baru akan dilakukan esok harinya? Berarti, jika memang “tidak ada apa-apanya” maka sebenarnya sangatlah mudah untuk mengambil kembali naskah Piagam Jakarta yang ada di rumah Soekarno atau rumah Hatta yang dekat letaknya dengan kediaman Maeda.
Jika pun proklamasi harus dilakukan malam itu, maka rumah Hatta yang letaknya cuma satu kilometer dari rumah Maeda pun bisa dijangkau. Bermobil ke rumah Hatta tidak sampai memakan waktu lima menit. Jika mereka semua memang punya niat baik dan berpegang pada kesepakatan awal, maka mengambil Piagam Jakarta untuk dibacakan sebagai teks proklamasi adalah hal yang sangat mudah.
Abdul Qadir Djaelani menyatakan jika Piagam Jakarta sesungguhnya sengaja disingkirkan dalam peristiwa malam itu. Biang keladinya menurut Kang Jel—demikian sapaan akrab Abdul Qadir Djaelani, adalah kaum Nasionalis Sekuler, termasuk Soekarno-Hatta di dalamnya. “Alasannya sangat strategis. Sebab jika Piagam Jakarta dijadikan teks proklamasi, sesuai keputusan pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, maka secara historis yuridis negara Indonesia merdeka terikat dengan Piagam Jakarta,” tulis Kang Jel.
Sejarah telah mencatat, teks proklamasi yang dibacakan ternyata naskah yang ditulis terburu-buru, dan tanpa persiapan. Keesokan harinya, Sabtu, 18 Agustus 1945, sebuah konspirasi yang juga aneh malah menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Dalam tempo 24 jam, Soekarno-Hatta telah melakukan dua kali “tusukan” pada umat Islam. Dua tragedi yang menyakitkan tokoh-tokoh Islam dan juga umat Islam secara keseluruhan.
“Tusukan ketiga” yang dilakukan Soekarno adalah terhadap Muslim Aceh. Dari seluruh daerah di Nusantara, perlawanan Muslim Aceh merupakan perlawanan terhebat dan terdahsyat yang pernah dihadapi kolonialis Belanda saat hendak menguasai seluruh wilayah Nusantara. Nanggroe Aceh Darussalam adalah Kerajaan Islam Besar yang telah berdaulat berabad-abad sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Bahkan wilayah ini bersama dengan kerajaan-kerajaan Islam di Jazirah Al-Mulk (Maluku) masuk di dalam wilayah perlindungan Kekhalifahan Islam Turki Utsmaniyah. Berabad-abad sebelum UUD 1945 lahir, Aceh telah memiliki Qanun Meukuta Alam, sebuah konstitusi yang sangat lengkap sehingga kerajaan-kerajaan Islam tetangga pun mengcopy-pastenya seperti yang dilakukan Kerajaan Islam Brunei Darussalam. Qanun Meukuta alam ini sangat lengkap dan detil, jauh lengkap ketimbang UUD 1945 bahkan yang sudah “dibongkar” (amandemen) seperti sekarang ini.
Jasa rakyat Aceh terhadap negeri ini sungguh amat besar. Ketika pemerintah pusat di Yogya ditangkap Belanda dalam perang mempertahankan kemerdekaan, dibentuklah PDRI (Pemerintahan Darurat RI) yang berpusat di Bukittingi, Sumatera Barat. Yang tidak diketahui khalayak banyak, semua pengeluaran dan dana operasionil PDRI ini dibiayai oleh rakyat Aceh.
Dari dana operasionil Staf Angkatan Laut, dan Staf Angkatan Udara, misi diplomasi Dr. Soedarsono ke India dan L. N. Palar di markas besar PBB di New York, AS, dana operasional perwakilan RI di Penang dan Singapura, ongkos pengeluaran duta keliling RI Haji Agus Salim dan biaya konferensi Asia di New Delhi, India, seluruhnya juga ditanggung oleh rakyat Aceh.
Semua itu dilakukan rakyat Aceh dengan ikhlas karena tahu bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan termasuk amalan jihad fisabililah yang sangat tinggi nilai pahalanya.
Belum cukup dengan segala pengorbanan itu semua, rakyat Aceh juga dengan ikhlas membeli dua buah pesawat terbang untuk dihibahkan kepada pemerintah pusat. Pembelian pesawat ini memakai mata uang dollar yang diperoleh dari hasil sumbangan rakyat Aceh.
Para perempuan Aceh melepas cincin, kalung, anting, dan segala perhiasan emas peraknya yang kemudian dikumpulkan untuk ditukar dengan uang. Uang itulah yang digunakan untuk membeli pesawat yang diberi nama Seulawah yang berarti “Gunung Emas”.
Latar belakang pembelian dua pesawat ini sungguh-sungguh mengharukan: Bulan Juni 1948, Soekarno berkunjung ke Aceh. Dalam suatu pertemuan di Hotel Aceh, 16 Juni 1948, Bung Karno berkata, “Alangkah baiknya jika Indonesia mempunyai kapal udara untuk memperkuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antara pulau dan pulau.” Hanya dalam hitungan jam setelah Bung Karno menyatakan hal itu, pengusaha-pengusaha Aceh yang tergabung dalam Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida) menggelar pertemuan khusus. Mereka sepakat rakyat Aceh akan bersatu mengumpulkan uang dan segala perhiasan emas perak untuk membeli pesawat.
Dalam waktu dua hari terkumpul dana sekitar 130.000 Straits Dollar (Dollar Singapura). Ketua Gasida, Muhammad Juned Yusuf, beserta beberapa anggota Panitia Dana Dakota pada tanggal 1 Agustus 1948 segera berangkat ke Singapura dengan membawa dana tersebut dan emas seberat dua kilogram.
Semua itu diserahkan kepada Ketua Komisi Pembelian Pesawat Opsir Udara II Wiweko. Setelah memakan waktu sekitar tiga bulan, sebuah pesawat Dakota tiba ke tanah air pada Oktober 1948. Pesawat tersebut diberi nomor registrasi RI-001 sebagai nomor pesawat khusus VIP. Inilah yang kemudian diberi nama Seulawah alias Gunung Emas. Sedang pesawat yang satunya tidak diketahui apa dan bagaimana keberadaannya hingga kini.
Bulan November 1948, Bung Hatta berkeliling Sumatera setelah melalui Magelang, Yogyakarta, Jambi, Payakumbuh, dan Banda Aceh, lalu pulang kembali ke Yogya. Setelah melakukan penerbangan selama 50 jam terbang, maka pada 6 Desember 1948 Seulawah diterbangkan ke Calcuta, India, untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan.
Tanggal 20 Januari 1949, Seulawah selesai dirawat. Namun karena situasi di tanah air tidak memungkinkan, maka atas seizin pemerintah Burma, Seulawah diizinkan mendarat di Rangoon dan di negeri ini Seulawah melayani penerbangan sipil lebih kurang satu setengah tahun lamanya untuk menghimpun dana perjuangan bagi Republik Indonesia. Pada 2 Agustus 1950 Seulawah tiba kembali ke tanah air melewati rute Rangoon, Bangkok, Medan, dan mendarat di Bandung sehari setelahnya. Seulawah inilah cikal bakal perusahaan penerbangan niaga Indonesia pertama yang kemudian menjelma menjadi Garuda Indonesian Airways.
Saat Yogyakarta dikembalikan kepada republik, pemerintah RI sama sekali tidak punya uang untuk menggerakkan roda pemerintahannya. Dari Aceh, lagi-lagi, rakyatnya menggalang dana yang segera dialirkan ke Yogyakarta. Berbagai sumbangan berupa uang, alat tulis, alat-alat kantor seperti mesin tik dan sebagainya, serta obat-obatan, mengalir dari Aceh ke Yogya.
Bahkan rakyat Aceh kala itu menyumbangkan emas batangan seberat 5 kilogram kepada pemerintah pusat. Yang terakhir ini pun menguap entah kemana. Rakyat Aceh juga sangat prihatin dengan kondisi kesehatan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang dikenal sebagai panglima yang sholih dan taat agama, sebab itu dari Aceh dikirimkan 40 botol obat suntik streptomisin guna mengobati penyakit paru-paru beliau.
Inilah wujud nasionalisme rakyat Aceh yang sangat tinggi dalam mempertahankan keberadaan Republik Indonesia yang kala itu masih berusia sangat muda dan sangat lemah. Tidak berlebihan kiranya, tanpa solidaritas Muslim Aceh, pemerintah Republik Indonesia akan sangat sulit mempertahankan dirinya, bahkan tidak mungkin akan lenyap ditelan keganasan Belanda.
Bung Karno pun saat itu menjuluki Aceh sebagai daerah modal bagi perjuangan Republik Indonesia. Bahkan dalam kunjungan pertamanya ke Aceh tahun 1948, kepada tokoh Aceh Teungku Muhammad Daud Beureueh, Bung Karno berjanji akan mendukung penerapan syariat Islam di seluruh wilayah Aceh. Sesuatu yang tidak lama kemudian dikhianati Bung Karno sendiri.
Pengorbanan seluruh rakyat Aceh kepada Republik Indonesia sangatlah besar dan vital. Aceh sungguh-sungguh menjadi daerah modal, menjadi semacam gudang uang bagi pemerintahan pusat dalam menjalankan roda pemerintahannya dan mempertahankan diri dari gempuran Belanda.
Nasionalisme rakyat Aceh sangat tinggi. Jasa rakyat Aceh bagi Republik Indonesia tak ternilai harganya. Tapi bagaimana balasan dari pemerintahan pusat kepada rakyat Aceh ketika Republik Indonesia sudah tegak berdiri di bawah pemerintah Presiden Soekarno?
Jauh sebelum NKRI berdiri, Nanggroe Aceh Darussalam telah berdaulat sebagai sebuah kerajaan merdeka dan bahkan menjadi bagian dari kekhalifahan Turki Utsmaniyah.
Hal ini sungguh-sungguh disadari Soekarno sehingga dia mengajak dan membujuk Muslim Aceh untuk mau bergabung dengan rakyat Indonesia guna melawan penjajah Belanda.
Saat berkunjung ke Aceh tahun 1948, Bung Karno dengan sengaja menemui tokoh Aceh, Daud Beureueh. Bung Karno selaku Presiden RI menyapa Daud Beureueh dengan sebutan “Kakak” dan terjadilah dialog yang sampai saat ini tersimpan dengan baik dalam catatan sejarah:
Presiden Soekarno : “Saya minta bantuan Kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.”
Daud Beureueh : “Saudara Presiden! Kami rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa perang sabil atau perang fisabilillah, perang untuk menegakkan agama Allah sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu maka berarti mati syahid.”
Presiden Soekarno : “Kakak! Memang yang saya maksudkan adalah perang yang seperti telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Teungku Cik Di Tiro dan lain-lain, yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersemboyan merdeka atau syahid.”
Daud Beureueh : “Kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu Saudara Presiden. Dengan demikian bolehlah saya mohon kepada Saudara Presiden, bahwa apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan Syariat Islam di dalam daerahnya.”
Presiden Soekarno : “Mengenai hal itu Kakak tak usah khawatir. Sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam.”
Daud Beureueh : “Maafkan saya Saudara Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Saudara Presiden.”
Presiden Soekarno : “Kalau demikian baiklah, saya setujui permintaan Kakak itu.”
Daud Beureueh : “Alhamdulillah. Atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Saudara Presiden. Kami mohon (sambil menyodorkan secarik kertas kepada presiden) sudi kiranya Saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini.”
Mendengar ucapan Daud Beureueh itu Bung Karno langsung menangis terisak-isak. Airmata yang mengalir telah membasahi bajunya. Dalam keadaan sesenggukan, Soekarno berkata, “Kakak! Kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi presiden. Apa gunanya menjadi presiden kalau tidak dipercaya.” Dengan tetap tenang, Daud Beureueh menjawab, “Bukan kami tidak percaya, Saudara Presiden. Akan tetapi sekadar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak untuk berperang.”
Sambil menyeka airmatanya, Bung Karno berjanji, “Wallah, Billah, kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan Syariat Islam. Dan Wallah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar dapat melaksanakan Syariat Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah Kakak masih ragu-ragu juga?” Daud Beureueh menjawab, “Saya tidak ragu Saudara Presiden. Sekali lagi, atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati Saudara Presiden.”
Dalam suatu wawancara yang dilakukan M. Nur El Ibrahimy dengan Daud Beureueh, Daud Beureueh menyatakan bahwa melihat Bung Karno menangis terisak-isak, dirinya tidak sampai hati lagi untuk bersikeras meminta jaminan hitam di atas putih atas janji-janji presiden itu.
Soekarno mengucapkan janji tersebut pada tahun 1948. Setahun kemudian Aceh bersedia dijadikan satu provinsi sebagai bagian dari NKRI. Namun pada tahun 1951, belum kering bibir mengucap, Provinsi Aceh dibubarkan pemerintah pusat dan disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara.
Jelas, ini menimbulkan sakit hati rakyat Aceh. Aceh yang porak-poranda setelah berperang cukup lama melawan Belanda dan kemudian Jepang, lalu menguras dan menghibahkan seluruh kekayaannya demi mempertahankan keberadaan Republik Indonesia tanpa pamrih, oleh pemerintah pusat bukannya dibangun dan ditata kembali malah dibiarkan terbengkalai.
Bukan itu saja, hak untuk mengurus diri sendiri pun akhirnya dicabut. Rumah-rumah rakyat, dayah-dayah, meunasah-meunasah, dan sebagainya yang hancur karena peperangan melawan penjajah dibiarkan porak-poranda. Bung Karno telah menjilat ludahnya sendiri dan mengkhianati janji yang telah diucapkannya atas nama Allah. Kenyataan ini oleh rakyat Aceh dianggap sebagai kesalahan yang tidak termaafkan.
Pengkhianatan Soekarno terhadap Muslim Aceh merupakan awal dari rentetan pengkhianatan—jika tidak mau dikatakan sebagai konspirasi—yang dilakukan negara terhadap Aceh dan rakyatnya, juga terhadap tokoh-tokoh Islam setelahnya.
Sejarah telah mencatat bagaimana rezim Soekarno juga telah melakukan penindasan terhadap umat Islam, terutama di tahun 1959-1965, di saat Soekarno bersedia dijadikan presiden seumur hidup dan demokrasi terpimpin.
Salah satunya adalah pembubaran Partai Masyumi dan penahanan tokoh-tokohnya. M. Natsir ditahan pada tahun 1961 dan 1966, juga Boerhanoeddin Harahap yang berada dalam tahanan dari tahun 1961 hingga 1967, Prawoto Mangkusasmito, Mohammad Roem, M.Yunan Nasution, E.Z. Muttaqin dan KH Isa Anshary, ditahan pula di Madiun pada tahun 1962. Ghazali Sjahlan, Jusuf Wibisono, Mr. dan Kasman Singodimejo di tahan di Sukabumi.
Demikian pula yang menimpa Soemarso Soemarsono, A. Mukti, Djanamar Adjam, KH.M. Syaaf dan lainnya. Mereka adalah tokoh-tokoh Masyumi. Selain ditangkap dan ditahan tanpa proses pengadilan yang benar, siksaan juga ditimpakan pada mereka.
Salah satu contoh, ini dipaparkan Ridwan Saidi, jika rezim Soekarno menyiksa Ustadz Ghazali Sjahlan hingga dia hanya diberi “makanan” berupa tetesan air pisang busuk selama di penjara.
Kita sudah membahas tentang Soekarno dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Lantas, bagaimana kesesuaiannya dengan Megawati Soekarnoputeri?
Benarkah Megawati sungguh-sungguh mengikuti "garis Soekarno", seperti yang diklaimnya selama ini? Di bawah ini terdapat beberapa fakta yang menegasikannya:
Soekarno adalah orang yang anti kapitalisme dan kolonialisme. Soekarno sangat menjunjung tinggi kedaulatan, harga diri, dan martabat negara. Dia berani berkata "Go to Hell" kepada AS dengan Bank Dunia dan IMF-nya. Bahkan mengancam akan menasionalisasikan sejumlah perusahaan asing jika tidak mau tunduk pada kontrak karya yang adil. Bagaimana dengan Megawati saat dia menjadi Presiden RI?
Bertolak-belakang dengan Soekarno. Megawati malah sangat tunduk pada kekuatan imperialisme dan kolonialisme Barat. Tim ekonominya terdiri dari "orang-orang IMF dan Bank Dunia", sama sebangun dengan yang dilakukan SBY-JK sejak tahun 2004 hingga sekarang.
Pemerintahan di bawah Megawati menerbitkan UU No.19/2003 tentang BUMN yang sangat pro liberalisme dan imperialisme. Salah satu agenda utama kubu imperialisme dan kolonialisme dunia seperti AS, IMF, dan Bank Dunia, adalah privatisasi BUMN. Dan Megawati dengan UU No.19/2003-nya telah memberikan landasan legal-formal yang sangat lengkap bagi upaya-upaya privatisasi BUMN ini.
Amien Rais menggambarkan jika upaya privatisasi yang dilakukan selama ini bisa diibaratkan dengan tindakan petani dengan menjual sawahnya karena terlilit hutang. Akibatnya si petani kian miskin dan kehilangan harga diri karena kehilangan modal utamanya.
Lagi pula, "Karena menjual dalam kondisi kepepet, seringkali harganya pun sangat murah, dan tidak jarang dibeli oleh rentenir. Hal yang sama terjadi pada BUMN yang diprivatisasi karena untuk menutup defisit, di mana rentenirnya adalah investor, kreditor, dan pelaku keuangan asing." (M. Amien Rais; Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!; 2008)
Dalam masa kekuasaan Megawati inilah, banyak aset bangsa yang sesungguhnya menguntungkan malah digadaikan ke pihak asing, seperti yang terjadi pada penjualan Indosat, dan sebagainya. Siapa saja yang ingi mengetahui tentang kasus Indosat bisa membacanya dalam buku "Divestasi Indosat: Kebusukan Sebuah Rezim, sebuah catatan publik Actio-Notaris" (Marwan Batubara; Iluni Jakarta).
Selain itu, kasus penjualan obral besar-besaran LNG Tangguh ke Cina juga telah merugikan negara ratusan triliun rupiah. Kasus ini terjadi di masa Megawati. Tim negosiasi Tangguh dipimpin Taufik Kiemas, suami Megawati. Kontrak LNG Tangguh disetujui pemerintah Megawati pada 2002.
Saat itu pemerintah setuju dengan tawaran kontrak seharga 2,4 dolar AS per mmbtu dan merupakan nilai kontrak terendah sedunia. Parahnya, harga itu ditetapkan tetap atau flat selama 25 tahun! Sedangkan saat ini harga LNG dipasaran international berkisar 20 dolar AS per mmbtu. Negara jelas merugi ratusan triliun akibat ulah rezim Mega dari kasus LNG tangguh saja, belum yang lain.
Selain kasus Indosat dan penjualan aset negara lainnya, juga kasus LNG Tangguh, rezim Megawati juga telah mencederai perasaan keadilan bangsa ini dengan mengeluarkan kebijakan Release & Dischard yang membebasan para konglomerat perampok uang negara dalam kasus BLBI.
Amien Rais menulis, "Pada era Megawati ada korupsi yang bersifat state-capture atau state-hijack dalam bentuk pemberian R&D... dilihat dari sisi lain, R&D , sebuah penyelesaian di luar hukum itu, hakikatnya merupakan penyanderaan lembaga-lembaga pemerintahan oleh sejumlah konglomerat bermasalah." (h.191)
Kebijakan R&D ini merugikan negara triliunan rupiah. Amien mencontohkan, "Group Salim mempunyai utang sebesar 52 triliun rupiah, kemudian menyerahkan set yang dinilai oleh penilai aset seharga sekitar 50 triliun rupiah. (Padahal) Nilai sesungguhnya aset it hanya 29,5 triliun rupiah sehingga mengalami marked-up secara kelewatan. Dengan proses simlabim, Group Salim dihadiahi R&D. Bayangkan, 'tengkuk' negara dpegang leh para konglomerat bermasalah untuk melindungi korupsi mereka." (h.191)
Di negara lain, kasus R&D ini sangat bisa menjadi kasus hukum dengan diseretnya para pejabat negara—termasuk presiden dan menteri terkait—ke depan pengadilan. Namun di Indonesia hal itu teramat sulit, bahkan mungkin mustahil, karena Gedung Bank Indonesia yang menyimpan dokumen-dokumen skandal BLBI dan R&D telah "terbakar" (baca: dibakar) oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan.
Selain kejahatan tersebut, di masa kepemimpinannya ini kasus korupsi naik dengan tajam, mewarisi tradisi korup rezim Suharto. Kasus-kasus kemanusiaan seperti kasus pembantaian umat Islam Maluku dan telantarnya ribuan TKW di Nunukan-Kalimantan, tidak mendapat perhatian pemerintah. Umat Islam di masa rezim ini menjadi pesakitan setelah meledaknya Bom Bali.
Terkait dengan Islam, sosok Megawati juga diketahui telah bersembahyang di salah satu Pura di Bali, mengikuti cara sembahyang orang Hindu. Hal ini terekam oleh banyak kamera di saat Megawati tengah mempersiapkan pencalonannya sebagai presiden yang akhirnya kalah oleh Abdurrahman Wahid.
Banyak fakta telah memperlihatkan jika kebijakan Megawati sangat beda, bahkan bertentangan, dengan Soekarno. Kebijakan yang diambilnya ternyata lebih dekat kepada kebijakan Suharto yang pro Imperialisme (Kapitalisme Internasional), bukan pro rakyat, walau mungkin dalam pidato sering mengklaim sebagai pembela "wong Cilik".
Dan yang harus juga diberi catatan penting, bahwa rezim-rezim yang bermunculan dari masa rezim fasis Suharto sampai ke rezim SBY-JK sekarang ini, pemerintah masih saja menjadi pelayan yang baik bagi kepentingan Imperialis Barat dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak.
Sebab itu, semoga rakyat kian sadar jika negeri ini memerlukan kepemimpinan yang baru, bukan orang-orang lama yang terbukti gagal membawa bangsa ini keluar dari krisis, atau orang-orang baru yang plintat-plintut tidak punya prinsip dalam memperjuangan Islam. Mereka semua tidak dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. (tamat/rd)